Korupsi dan akuntabilitas adalah dua isu yang senantiasa beriringan dalam konteks politik, terutama di negara-negara berkembang. Zambia, sebagai contoh, tengah menghadapi tantangan besar dalam hal ini setelah masa pemerintahan Presiden Edgar Lungu. Lungu, yang memimpin Zambia dari 2015 hingga 2021, kini tengah berusaha kembali ke dunia politik setelah kekalahan dalam pemilu 2021. Namun, kembalinya Lungu ke politik tidak lepas dari kontroversi, terutama terkait dengan isu korupsi dan bagaimana ia akan mengatasi tuntutan untuk bertanggung jawab atas kebijakan serta keputusan-keputusan pemerintahannya di masa lalu.
Korupsi di Era Lungu
Selama masa pemerintahannya, Lungu sering menghadapi tudingan terkait praktik korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan anggota partai penguasa. Banyak laporan yang menyebutkan bahwa pemerintahan Lungu terlibat dalam proyek-proyek besar yang menimbulkan pemborosan anggaran negara, serta penyuapan yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar, terutama dalam sektor infrastruktur. Di tengah proyeksi ekonomi yang lesu dan utang negara yang membengkak, tuduhan korupsi ini semakin memperburuk citra pemerintahannya.
Laporan-laporan internasional, termasuk dari Transparency International, menunjukkan bahwa Zambia berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap korupsi, dengan banyaknya kasus yang tidak terungkap atau tidak diproses secara adil. Di bawah kepemimpinan Lungu, banyak pihak menganggap bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik korupsi sangat lemah, dan justru lebih banyak digunakan untuk menekan oposisi politik. https://www.edgar-lungu.com/
Selain itu, kebijakan ekonomi yang diambil pada masa Lungu, seperti pinjaman luar negeri untuk proyek infrastruktur, telah menambah beban utang negara tanpa disertai dengan transparansi yang memadai. Kondisi ini memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat, karena proyek-proyek tersebut sering kali berujung pada kegagalan dan pemborosan, sementara masyarakat tetap dibebani dengan utang yang semakin besar.
Akuntabilitas dalam Pemerintahan Lungu
Akuntabilitas, dalam konteks pemerintahan, merujuk pada kewajiban pejabat publik untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang mereka ambil selama menjabat. Dalam kasus Lungu, salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana ia akan menangani pertanggungjawaban terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan selama masa pemerintahannya, terutama yang berhubungan dengan alokasi anggaran dan penanganan utang negara.
Setelah kalah dalam pemilu 2021, Lungu menghadapi tekanan untuk mempertanggungjawabkan beberapa keputusan kontroversial yang diambil oleh pemerintahannya. Banyak pihak yang menuntut agar kasus-kasus korupsi yang terjadi selama masa pemerintahannya diusut tuntas, dan agar para pelaku korupsi dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, hal ini tidak mudah karena adanya resistensi dari kalangan tertentu yang masih mendukung Lungu dan partainya, serta kelemahan dalam sistem peradilan yang ada di Zambia.
Kembali ke politik, Lungu dihadapkan pada kebutuhan untuk membangun kembali citra dirinya sebagai pemimpin yang dapat dipercaya. Untuk itu, ia harus menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil. Masyarakat Zambia yang semakin kritis terhadap pemerintah tidak akan mudah percaya begitu saja, terutama jika Lungu tidak mengambil langkah nyata untuk memberantas korupsi dan memperbaiki sistem yang ada.
Tantangan Kembalinya Lungu ke Politik
Kembalinya Lungu ke dunia politik tidak hanya menyangkut persoalan pribadi atau ambisi politik, tetapi juga berkaitan dengan masa depan negara Zambia. Masyarakat Zambia kini semakin sadar akan pentingnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Lungu, jika ingin kembali dipercaya oleh rakyat, harus bisa menunjukkan bahwa ia telah belajar dari kesalahan di masa lalu dan siap untuk membuat perubahan yang nyata.
Di sisi lain, Zambia juga dihadapkan pada tantangan sistemik dalam hal pemberantasan korupsi dan pembangunan institusi yang kuat. Tanpa adanya reformasi yang mendalam dalam sistem hukum dan lembaga pengawasan, upaya untuk membangun akuntabilitas akan tetap terhambat. Kembalinya Lungu ke politik dapat menjadi momentum untuk melakukan perubahan, namun juga berisiko menjadi ajang bagi praktik-praktik lama yang merugikan rakyat jika ia gagal membuktikan kemampuannya untuk mengatasi tantangan tersebut.
Kesimpulan
Korupsi dan akuntabilitas adalah dua isu yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik di Zambia, terutama terkait dengan kembalinya Edgar Lungu ke dunia politik. Tantangan terbesar Lungu adalah bagaimana ia bisa menghadapi tuntutan akuntabilitas terhadap kebijakan dan praktik-praktik korupsi selama masa pemerintahannya, sambil berusaha membangun kembali kepercayaan rakyat. Sukses atau tidaknya Lungu dalam menghadapi tantangan ini akan sangat mempengaruhi arah politik dan pembangunan Zambia ke depan.